cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 5 (2022)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PANDEMI COVID-19 Dewa Gede Rama Mahadewa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini menjelaskan tentang masalah ketenagakerjaan yang muncul karena dampak Pandemi Covid-19. Hingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerja. Oleh sebab itu suatu perlindungan hukum sangat diperlukan, agar menjamin kehidupan para pekerja yanggterkena PHK dalam masa pandemi. Penelitian ini merujuk pada penelitian normatif. Dimana metode penelitian secara normatif menggunakan pendekatan norma hukum serta perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan membawa dampak buruk bagi para perkerja karena hilangnya suatu pekerjaan dan juga membawa dampak akan meningkatnya tingkat pengangguran maupun kemiskinan di Indonesia. Bentuk dari perlindungan hukum akibat adanya pemutusan hubungan kerja telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah juga menerbitkan produk hukum yang menjamin hak bagi para pekerja. Kata Kunci: Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum ABSTRACT The article describes about employment problems that have arisen due to the Covid-19 Pandemic. To result in termination of employment by the company to the workforce. Therefore, a legal protection is very necessary, in order to ensure the lives of workers who have been laid off during the pandemic. This research refers to normative research. Where the normative research method uses the approach of legal norms and legislation that regulates employment. The results of this study indicate that Termination of Employment (PHK) will have a negative impact on workers due to the loss of a job and will also have an impact on increasing unemployment and poverty rates in Indonesia. The form of legal protection due to termination of employment has been further regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. In addition, the government also issued a legal product that guarantees the rights of workers. Key Words: covid-19, termination of employment, legal protection.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK SHOP (E- COMMERCE) Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni; Marwanto Marwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen pada ruang lingkup produk yang tidak sesuai dengan yang dibeli melalui aplikasi tiktok shop dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban produsen terhadap barang–barang yang dipasarkan melalui Internet. Dalam artikel ini memakai metode penelitian normatif. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen jika pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan adanya suatu pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan atas kelalaian dari pelaku usaha ketika mengirimkan produk yang berbeda dari keasliannya, bertujuan agar konsumen bisa mendapatkan kembali haknya selaku pihak yang dirugikan.Oleh sebab itu, mesti ada kejelasan hukum yang memberikan keamanan serta kemudahan bagi komunitas pembelian Undang-Undang. Kata Kunci : UU ITE, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, Tiktok Shop ABSTRACT The purpose of this study to find out and understand the form of consumer protection in the scope of products that are not in accordance with those purchased through the tiktok shop application and to find out the form of producer responsibility for goods marketed via the Internet. This article uses a normative research method. Based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection if Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) states that there is a legal responsibility for consumers who have been harmed by negligence of business actors when sending products that are different from the authenticity, with the aim that consumers can regain their rights as the aggrieved party. Therefore, there must be legal clarity that provides security and convenience for the law-buying community. Keywords: UU ITE, Consumer Protection, electronic transaction, Tiktok Shop.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN UNDERLYING INVESTMENT DARI PRODUK ASURANSI UNIT LINK Tria Adinda Wulandari; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini ialah untuk mengidentifikasi serta mengkaji berbagai bentuk regulasi yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap produk asuransi Unit link serta menganalisis peran dari OJK terhadap Underlying Investment dari produk asuransi Unit Link. Studi ini sendiri memakai metode penelitian hukum berupa pendekatan hukum normatif kualitatif yakni berbentuk studi hukum dengan melibatkan berbagai jenis kajian bahan pustaka sehingga menghasilkan kesimpulan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil studi menunjukkan bahwa munculnya berbagai perusahaan asuransi memiliki dampak semakin beragamnya jenis produk polis asuransi yang semakin tidak terkendali pengaturan dan pengawasannya. Terbukti sepanjang triwulan pertama tahun 2021, OJK telah menerima pengaduan terkait salah satu jenis produk asuransi yaitu asuransi berbasis investasi (PAYDI) yang sering juga dikenal dengan sebutan Unit Link sebanyak 273 kasus. Hal tersebut disebabkan tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian perusahaan asuransi perihal kemampuan likuiditas portofolio investasi sehingga mengalami Underlying Investment. Sesuai dengan fungsi OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi industri asuransi Unit Link yang sudah tertinggal perkembangan yang ada. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi, PAYDI, Unit Link, Underlying Investment. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and examine various forms of regulations that apply to the Financial Services Authority (OJK) regarding the function of regulation and supervision of Unit Link insurance products and to analyze the role of OJK in the Underlying Investment of Unit Linked insurance products. This study itself uses a legal research method in the form of a qualitative normative legal approach, namely in the form of a legal study involving various types of literary studies to produce descriptive-analytical conclusions. The results of the study show that the emergence of various insurance companies has the impact of increasing the variety of insurance policy products, which are increasingly uncontrollable in their regulation and supervision. It is proven that throughout the first quarter of 2021, OJK has received complaints about one type of insurance product, namely investment-based insurance (PAYDI), which is often known as Unit Link as many as 273 cases. This is due to the non-implementation of the prudential principle of insurance companies regarding the placement of investment portfolio liquidity, resulting in an underlying investment. Following the function of the OJK, which is to regulate and supervise, it is necessary to update the Unit Link insurance industry regulations which are already lagging in existing developments. Keywords: Financial Services Authority, Insurance, PAYDI, Unit Link, Underlying Investment.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK SKINCARE TAK BER BPOM Raki Muthia' Rahmah; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini memiliki tujuan guna memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terkait produk kosmetik perawatan wajah tak ber BPOM yang merugikan konsumen serta tanggungjawab seperti apa yang ditujukkan kepada pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk penulisan ini yakni metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya yakni bahwa perlindungan terhadap konsumen terkait dengan produk skincare tak ber BPOM yang merugikan konsumen ini diatur pada UUPK No. 8/1999, yang kemudian juga diatur pada KUHPERDATA. Kemudian, tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dirasakan konsumen tersebut adalah berupa ganti rugi yang mana hal ini pun diatur pada UUPK No.8/1999. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Perawatan Wajah, BPOM ABSTRACT This research’s purposes are to give an understanding and also knowledge about customer’s protection related to non BPOM skincare cosmetic products that have harmful effects for the customers, and about the responsibility that business owners have related to the harmful effects that they cause. The method that the author uses for this research is the normative legal method and the approach that the author uses is the statute approach. The results are the customer’s protection about non BPOM skincare cosmetic products are being regulated in Law No. 8/1999 and also regulated in the Code of Civil law. Then, the business owner’s responsibility related to the harmful effect is that the compensation like this is being regulated in Law No.8/1999. Key Words : Customer’s protection, Skincare cosmetics, BPOM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN CYBER BULLYING DI MEDIA SOSIAL Ni Made Galuh Dwi Safitri; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang peraturan hukum mengenai tindak cyber bullying oleh anak yang termasuk dalam tindak pidana anak, dan bentuk dari pertanggungjawaban pidana anak yang melangsungkan tindak cyber bullying tersebut sebagai tindak lanjut atas perbuatan yang dilakukan. Metode yang digunakan untuk mendalami tujuan penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang dalam hal ini terjadi kekaburan norma terhadap pertanggungjawaban pidana anak atas perbuatan cyber bullying. Hasil mengenai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai perbuatan cyber bullying yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (anak) lebih spesifik diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa seorang anak harus genap berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun untuk dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana di depan hukum. Apabila anak tersebut belum mencukupi batas usia, maka termasuk belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga nantinya bisa diberikan pembinaan semata. Kata Kunci : Anak, Cyber Bullying, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, ABSTRACT This writing has the aim of providing further knowledge about legal regulations regarding cyber bullying by children which are included in child crimes, and the form of criminal responsibility for children who carry out cyber bullying as a follow-up to the actions taken. The method used to explore the purpose of this paper is a normative legal research method, namely this research method examines the law as a norm which in this case is a vagueness of norms against children's criminal responsibility for cyber bullying. The results regarding the problems in this study, namely cyber bullying by children are regulated in Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions and the Criminal Code (KUHP). While the form of criminal responsibility against perpetrators (children) is more specifically regulated in Article 1 Point 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, that a child must be even 12 years old, but not yet 18 years old to be responsible for an act. criminal before the law. If the child does not meet the age limit, then it includes not being able to take responsibility for his actions so that later only coaching can be given. Keywords: Children, Cyber ??Bullying, Social Media, Criminal Liability
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA Yessica Hartono Putri; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai regulasi di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce serta menganalisa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh konsumen yang melalukan transaksi melalui e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia telah menjamin kepastian hukum terhadap konsumen-konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce karena telah membahas secara detail mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, hanya saja di dalam salah satu pasal bersifat relatif sehingga cenderung melemahkan dan tidak tegas. perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi jual-beli secara online melalui e-commerce bisa didapatkan karena dengan adanya eksistensi regulasi terkait perlindungan konsumen telah menjamin kepastian hukum konsumen sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan yuridis. Serta dengan adanya regulasi tentang perdagangan dalam menggunakan sistem elektronik, transaksi jual beli online melalui e-commerce dapat dijadikan sebagai dasar laporan pengaduan dengan ketentuan syarat-syarat kontrak menurut pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan regulasi terkait syarat sahnya suatu perjanjian telah dipenuhi dan permasalahan tidak dapat ditempuh secara damai. Kata Kunci: Perlindungan, Transaksi Online, E-commerce ABSTRACT This paper has it is purpose to examine the regulations in Indonesia in providing legal certainty for consumers in transactions via e-commerce and to analyze the forms of legal protection that should be obtained by consumers who carry out transactions via e-commerce in Indonesia. The writter using normative legal research refer to a statutory and a conceptual approach in this research. The results of the study show that the existing regulations in Indonesia have guaranteed legal certainty for consumers in conducting e-commerce transactions because they have discussed in detail about the implementation of the electronic system, only in one article it is relative so that it tends to weaken and not be firm. Consumer legal protection in online buying and selling transactions via e-commerce can be obtained because the existence of regulations related to consumer protection has guaranteed legal certainty for consumers as a solution to juridical problems. As well as with regulations regarding trade through electronic systems, online buying and selling transactions via e-commerce can be used as the basis for complaints reports provided that the terms of the contract according to the articles contained in the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement have been fulfilled and problems cannot be reached peacefully. Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, E-commerce
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT Ni Kadek Ariyanti Pratiwi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mempunyai tujuan guna menyediakan pemahaman terkait pengaturan beserta hukum perjanjian dorsement dan pengkajian berbagai bentuk dari perlindungan hukum untuk penyedia jasa endorse kepada gugatan oleh pembeli sebagai pihak ketiga yang merasakan ada kerugian terkait produk yang di-endorse sang pelaku usaha. Penelitian ini, mempergunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menerapkan Teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, kemudian mencatat permasalahan yang ada, kemudian Teknik analisinya menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Adapun temuan dari penulisan artikel ini Pengaturan mengenai Perjanjian Endorsement diatur melalui KUHPerdata mengingat perjanjian endorsement merupakan bagian dari hukum perikatan/perjanjian. perjanjian endorsement melibatkan pelaku usaha online dengan penyedia jasa endorse yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut dan tidak melaksankan tanggungjawabnya sehingga pihak lainnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perjanjian Endorsement. ABSTRACT This article has the aim of providing an understanding regarding the arrangements and the law of the dorsement agreement and an examination of various forms of legal protection for endorsed service providers to lawsuits by buyers as third parties who feel there is a loss related to the product endorsed by the business actor. This study uses a normative juridical method and a conceptual approach. The collection of legal materials for this research applies library techniques which are carried out by reading, studying, then noting existing problems, then the analysis technique uses a qualitative descriptive technique. As for the findings from writing this article, arrangements regarding endorsement agreements are regulated through the Civil Code, considering that endorsement agreements are part of the law of engagement/agreement. endorsement agreements involve online business actors with endorsement service providers which give rise to rights and obligations between the two parties that must be fulfilled to achieve the goals in accordance with the agreement that has been made. As if one party violates the agreement and does not carry out its responsibilities so that the other party can file a breach of contract. Keyword: Legal Protection, Businessmen, Endorsement Agreement.
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI BALI Made Rosa Anastasya Tirandika; Anak Agung Angga Primantari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembuatan artikel ilmiah ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup dan penegakan hukum terkait pemeliharaan, perlindungan, dan perhatian dari Pemprov Bali terhadap lingkungan hidup khususnya pada sektor kepariwisataan di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui penggunaan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer serta sekunder. Adapun bahan hukum primer didapatkan dari produk hukum Pemprov Bali mengenai pengaturan pariwisata. Temuan dari penelitian adalah menurut United Nations En ironment Programme, kegiatan pariwisata mempengaruhi 3 aspek yaitu sumber daya alam, udara, dan fisik lingkungan. Sehingga dengan adanya pergesekan dengan factor tersebut diperlukan suatu penegakan hukum khususnya oleh Pemda Provinsi Bali untuk menanggulangi permasalahan yang kemungkinan terjadi melalui regulasi Pemprov Bali berupa produk hukum tentang pariwisata yaitu Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Budaya serta Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam Pergub Bali No. 58 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Budaya serta Perlindungan Lingkungan Hidup solusi yang dilakukan ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata adalah dilakukan usaha perbaikan keruskaan dengan berkoordinasi dengan pengusaha pariwisata supaya menjaga kelestarian lingkungan, memberi sosialisasi ke masyarakat, dan dengan wewenangnya gubernur akan melindungi lingkungan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2012 mengenai Kepariwisataan Budaya Bali bentuk penegakan hukum diberikan kedalam bentuk sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 27 hingga pasal 28. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pariwisata, Peraturan Daerah ABSTRACT The purpose of making this scientific article is to find out the influence of tourism activities on the environment and law enforcement related to the maintenance, protection and attention of the Bali Provincial Government for the environment, especially in the tourism sector in Bali. This study uses normative legal research methods through the use of secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The primary legal material is obtained from the legal products of the Bali Provincial Government concerning tourism regulations. The findings from the research are that according to the United Nations En ironment Programme, tourism activities affect 3 aspects, namely natural resources, air, and the physical environment. So that with this friction with these factors, law enforcement is needed, especially by the Provincial Government of Bali to overcome problems that might occur through Bali Provincial Government regulations in the form of legal products regarding tourism, namely Governor Regulation Number 58 of 2012 concerning Cultural Preservation and Environmental Protection and Regional Regulation Number 2 2012 regarding Bali Cultural Tourism. In Bali Governor Regulation No. 58 of 2012 concerning Cultural Preservation and Environmental Protection, the solution that is carried out when environmental damage occurs as a result of tourism activities is to carry out efforts to repair the damage by coordinating with tourism entrepreneurs to preserve the environment, provide socialization to the community, and with his authority the governor will protect the environment. In Perda No. 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism in the form of law enforcement is given in the form of sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions regulated in articles 27 to 28. Keywords: Environment, Tourism, Local Regulation
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG IDENTITASNYA DIGUNAKAN SEBAGAI EMERGENCY CONTACT PINJOL SECARA SEPIHAK Ni Putu Intan Mahadevi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan guna menelaah pengaturan hukum dalam penyelenggaraan pinjol di Indonesia dan kepastian hukum dalam penjaminan perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai emergency contact pinjol secara sepihak. Studi berjenis penelitian hukum normatif ini dituliskan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil studi menemukan bahwa Pengaturan hukum terkait penyelenggaraan pinjaman online didasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan legalitas terhadap lembaga jasa keuangan untuk mengadakan pinjol sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Kemudian berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai emergency contact pinjaman online secara sepihak dapat menempuh langkah hukum terhadap penyelenggara pinjol melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Emergency Contact, Sepihak ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements in the administration of loans and loans in Indonesia and legal certainty in guaranteeing legal protection for people whose identities are used as emergency contact loans unilaterally. This normative legal research type study is written using a statutory approach, a concept approach, and a historical approach. The results of the study found that the legal arrangements related to the implementation of online loans are based on the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services which provide legality for financial service institutions to conduct lending and borrowing as technology-based money-lending services. Then with regard to legal protection for people whose identity is used as an online loan emergency contact, they can unilaterally take legal steps against the loan provider through filing a lawsuit against the law to the court in accordance with the provisions of Article 1365 of the Criminal Code. Key Words: Legal Protection, Emergency Contact, One-sided.
ENFORCED DISAPPEARANCE: AKIBAT HUKUM PENCULIKAN ANAK SEBAGAI MODUS OPERANDI DALAM KONFLIK BERSENJATA OLEH BOKO HARAM Putri Bella Rosy Widodo; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan jurnal artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penculikan anak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Boko Haram di wilayah Nigeria beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal artikel ini ialah metode penelitian hukum normatif di bidang Hukum Humaniter Internasional dengan menggunakan pendekatan statuta, kasus, serta pendekatan fakta. Hasil analisis ini menunjukan bahwa Boko Haram melakukan penculikan terhadap ribuan anak-anak di wilayah Nigeria yang kemudian menyebar hingga negara tetangga seperti, Chad, Kamerun, dan Niger sebagai modus operandi untuk melakukan aksi teroris dan melakukan aksi balas dendam terhadap pemerintahan Nigeria. Tindak Penculikan anak tersebut kemudian melahirkan akibat hukum, yakni pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana internasional sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Statuta Roma. Kata Kunci: Boko Haram, Enforced Disappearance, Penculikan Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional ABSTRACT This article aims to discuss enforced disappearance against children –child abduction, as the method used by the armed group Boko Haram, along with the legal consequences caused by their action. The method used in this article is normative legal research in the fields of International Humanitarian Law using statutory, cases, and fact approaches. This analysis shows that Boko Haram has been kidnapping hundreds of children in Nigeria, which later spread into the neighbouring country Chad, Cameroon, and Niger as its modus operandi to terrorize and reprisal act against the Nigerian government. The abduction of children later results in legal consequences or responsibilities in international criminal law under the Rome Statute. Key Words: Boko Haram, Enforced Disappearance, Child Abduction, Armed Conflict, International Humanitarian Law

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue